Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia

Abstrak

Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) di Indonesia setiap tahun mengalami perubahan. Perubahan tersebut bukan karena membaiknya kondisi perekonomian Indonesia. Tetapi lebih karena perubahan indicator pada garis kemiskinan.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Pendahuluan

Kemiskinan sebagi suatu fenomena sosial tidak hanya dialami oleh Negara yang sedang berkembang tetapi juga terjadi pada Negara yang tingkat ekonomi maju serta telah memiliki taraf kesejahteraan hidup yang tinggi. Fenomena ini pada dasarnya telah menjadi perhatian, isu, dan gerakan global yang bersifat kemanusiaan. Salah satu fenomena sosial yang dipandang perlu penanganan segera dan menjadi agenda Tingkat Tinggi dunia dalam World Summit in Social Development di Copenhagen pada tahun 1995 adalah kemiskinan, pengangguran dan pengucilan sosial yang ada di setiap negara. Secara konstitusional, permasalahan tersebut telah dijadikan perhatian utama bangsa Indonesia sejak tersusunnya Undang-Undang Dasar 1945.

Deskripsi Masalah

Jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode 1996-2007 berfluktuasi dari tahun ke tahun (Tabel 1). Pada periode 1996-1999 jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 13,96 juta karena krisis ekonomi, yaitu dari 34,01 juta pada tahun 1996 menjadi 47,97 juta pada tahun 1999. Persentase penduduk miskin meningkat dari 17,47 persen menjadi 23,43 persen pada periode yang sama.

Pada periode 2000-2005 jumlah penduduk miskin cenderung menurun dari 38,70 juta pada tahun 2000 menjadi 35,10 juta pada tahun 2005. Secara relatif juga terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 19,14 persen pada tahun 2000 menjadi 15,97 persen pada tahun 2005.

Namun pada tahun 2006, terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin yang cukup drastis, yaitu dari 35,10 juta orang (15,97 persen) pada bulan Februari 2005 menjadi 39,30 juta (17,75 persen) pada bulan Maret 2006. Peningkatan jumlah dan persentase penduduk miskin terjadi karena adanya kenaikan harga BBM yang menyebabkan naiknya harga berbagai barang sehingga inflasi mencapai 17,95 persen selama periode Februari 2005-Maret 2006. Akibatnya penduduk yang tergolong tidak miskin namun penghasilannya berada disekitar garis kemiskinan banyak yang bergeser posisinya menjadi miskin.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2007 sebesar 37,17 juta (16,58 persen), turun 2,13 juta dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan Maret 2006. Meskipun demikian, persentase penduduk miskin pada Maret 2007 masih lebih tinggi dibandingkan keadaan Februari 2005, dimana persentase penduduk miskin sebesar 15,97 persen.

Tabel 1

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia menurut Daerah, 1996-2007

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK MISKIN (JUTA)			PERSENTASE PENDUDUK MISKIN
	KOTA	DESA	KOTA+DESA	KOTA	DESA	KOTA+DESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1996	9,42	24,59	34,01	13,39	19,78	17,47
1998	17,60	31,90	49,50	21,92	25,72	24,23
1999	15,64	32,33	47,97	19,41	26,03	23,43
2000	12,30	26,40	38,70	14,60	22,38	19,14
2001	8,60	29,30	37,90	9,76	24,84	18,41
2002	13,30	25,10	38,40	14,46	21,10	18,20
2003	12,20	25,10	37,30	13,57	20,23	17,42
2004	11,40	24,80	36,10	12,13	20,11	16,66
2005	12,40	22,70	35,10	11,68	19,98	15,97
2006	14,49	24,81	39,30	13,47	21,81	17,75
2007	13,56	23,61	37,17	12,52	20,37	16,58

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2008 sebesar 34,96 juta orang (15,42 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2007 yang berjumlah 37,17 juta (16,58 persen), berarti jumlah penduduk miskin turun sebesar 2,21 juta.

Jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan turun lebih tajam dari pada daerah perkotaan. Selama periode Maret 2007-Maret 2008, penduduk miskin di daerah perdesaan berkurang 1,42 juta, sementara di daerah perkotaan berkurang 0,79 juta orang (Tabel 2).

Tabel 2

Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin menurut Daerah,

Maret 2007-Maret 2008

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)			JUMLAH PENDUDUK MISKIN (JUTA)	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN
	Makanan	Bukan Makanan	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perkotaan
Maret 2007	132 259	55 683	187 942	13,56	12,52
Maret 2008	143 897	60 999	204 896	12,77	11,65
Perdesaan
Maret 2007	116 265	30 572	146 837	23,61	20,37
Maret 2008	127 207	34 624	161 831	22,19	18,93
Kota+Desa
Maret 2007	123 993	42 704	166 697	37,17	16,58
Maret 2008	135 270	47 366	182 636	34,96	15,42

Sumber: Diolah dari data Susenas Panel Maret 2007 dan Maret 2008

Pilihan-Pilihan Kebijakan

Berikut ini adalah pilihan kebijakan yang dapat dilakukan Pemerintah Indonesia dalam mengurangi jumlah kemiskinan:

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia.

Penyebab utama naiknya jumlah fakir miskin adalah kurangnya tingkat Sumber Daya Manusia tiap individu dalam suatu Negara. Sehingga kalau Negara memberikan program bantuan berupa peningkatan skill individu maka dapat diharapkan tingkat kemiskinan di Indonesia menjadi berkurang.

2. Membuat dan memperluas lapangan kerja.

Kemiskinan juga disebabkan karena minimnya lapangan kerja. Sehingga apabila program membuat dan memperluas lapangan kerja itu dilakukan oleh pemerintah maka diharapkan tingkat kemiskinan di Indonesia menjadi turun. Membuat dan memperluas lapangan kerja dilakukan dengan cara memberikan pinjaman modal usaha dan modal pengembangan usaha kepada rakyat. Dengan skill yang telah diberikan pada kebijakan sebelumnya maka diharapkan masyarakat dapat menggunakan kesempatan tersebut dengan membuat usaha atau mengembangkan usaha milik mereka.

3. Melakukan Optimalisasi dalam Sumber Daya Manusia.

Strategi yang mengoptimalkan semua kemampuan yang terdapat dalam keluarga. Dengan program peningkatan Sumber Daya Manusia yang dilakukan pemerintah dan modal yang telah diberikan pemerintah diharapkan masyarakat bisa menyalurkan ide dan bakat kreatif mereka untuk sesuatu hal yang baik. Hal ini juga diperlukan tingginya tingkat Need of Achievement masyarakat.

4. Memberikan Bantuan Rumah tinggal.

Dengan memberikan bantuan rumah tinggal minimal masyarakat miskin bisa lebih tenang karena salah satu kebutuhan pokok mereka telah terpenuhi. Sehingga mereka dapat lebih focus untuk memenuhi kebutuhan yang lain.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Dari segi kuantitas, jumlah keluarga miskin di Indonesia yang relatif banyak merupakan potensi besar bagi pembangunan nasional. Berbagai upaya pemerintah untuk keluarga miskin telah cukup banyak. Penyelesaian suatu masalah secara lebih strategic biasanya tidak bersifat semu dan memerlukan waktu. Dalam kerangka optimalisasiprogram penanggulangan kemiskinan, perlu mengakomodasi potensi keluarga miskin yang seringkali terabaikan.

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik, 2008. Profil Kemiskinan di Indonesia. Berita Resmi Statistik. No. 37/07/Th. XI, 1 Juli 2008. Jakarta: BPS

Sumodiningrat, Gunawan. 1997. Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat. Bina Rena Pariwara: Jakarta. Cet 2.